Wako Tak Pro-Aktif
Lambannya penetapan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, membuat sejumlah partai pengusung pasangan Dahlan-Ria Saptarika angkat bicara. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, mereka melihat Wali Kota (Wako) Batam dan Wakil Wali Kota (Wawako) Batam kurang pro-aktif. [batam pos 7/8/06]
Untuk itu mereka meminta wako segera dan lebih aktif menanyakan ke Gubernur atau Mendagri, terkait nama-nama seko yang sudah diusulkan itu. Bahkan, mereka mendesak, jika memang mendagri sudah mengembalikan ke Gubernur, segera ditetapkan seko definitif.
”Desakan untuk menindaklanjuti Sekdako Batam ini, sudah kami sampaikan ke Wali Kota Batam sejak kepengurusan DPD PKS Kota Batam terbentuk 27 Junin 2006 lalu,’’ ujar Ketua DPD PKS Kota Batam Ricky Indrakari, kapada Batam Pos, Ahad (6/8).
Bahkan, Rabu (2/8), pengurus DPD PKS Kota Batam dalam kunjungan silaturahmi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, kembali menyampaikan desakan itu. Selain menyampaikan kritikan dan saran terhadap kinerja Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam, yang sejak menjabat, dinilai oleh banyak kalangan belum menunjukkan kemajuan yang berarti.
Ia menambahkan, setidaknya ada dua hal mendasar, mengapa PKS meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam mencari tahu perkembangan nama yang diusulkan jadi Sekdako Batam itu. Pertama, menjaga wibawa Dahlan-Ria. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah ditetapkan.
Selaku kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya masyarakat menginginkan perubahan di Kota Batam ini, menjadi lebih baik lagi.
Namun, apa yang terjadi saat ini? Belum ditetapkannya Sekdako, sangat mempengaruhi kinerja jajaran Pemerintah Kota Batam. Terutama sebelum RPJMD ditetapkan.
Kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor, gamang dalam menyusun program. Ada ketakutan untuk melangkah lebih jauh dalam menyusun program bersama. Akibatnya, relatif tak ada kemajuan yang dirasakan masyarakat dalam beberapa bulan Dahlan-Ria, menjabat. Sejumlah dinas, badan dan kantor masih wait and see (menunggu dan melihat perkembangan, red).
Bahkan, setelah RPJMD Kota Batam ditetapkan, semestinya program itu sudah dapat berjalan dengan baik. Namun, tanpa koordinasi dengan sekdako definitif, mereka masih sulit mengambil kebijakan strategis.
”Intinya, masyarakat ingin ada perubahan di Kota Batam ini. Dinas, badan dan kantor bisa bergerak cepat, jika Seko Batam sudah ditetapkan. Apalagi RPJMD juga sudah ditetapkan,’’ katanya.
Bahkan, Ricky menyarankan, setelah Sekdako Batam ditetapkan, langsung diikuti dengan pergantian-pergantian di sejumlah badan, dinas dan kantor, jika dipandang perlu. Demi terwujudnya kinerja jajaran Pemko Batam yang lebih baik, sebagaimana harapan masyarakat.
Alasan mendasar lainnya, Kabupaten Karimun dan Natuna yang baru melaksanakan pilkada, sudah menetapkan Sekretaris Kabupaten mereka. Bahkan, mereka sudah selesai melakukan perombakan kabinet (struktur organisasi tatalaksana/SOT). Sementara, Batam yang lebih dulu melaksanakan pilkada, Sekdako saja sampai hari ini belum ditetapkan, apalagi SOT-nya.
”Terus terang saja, kami sebagai partai pendukung punya beban moral. Jika kinerja orang yang kami usung menjadi kepala daerah, tidak menunjukkan performance lebih baik. Ini menyangkut nama baik partai juga,’’ katanya.
Agustus, Kabinet Mesti Tuntas
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Batam, Irwansyah, Ahad (6/8) mengatakan, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ismeth Abdullah harus segera mengeluarkan rekomendasi tentang calon Sekdako Batam. Tidak bijak, jika masih harus diulur-ulur. Apalagi, hasil penilaian dari Menteri Dalam Negeri sampai di meja Gubernur.
“Cukup banyak pekerjaan di Pemerintah Kota Batam yang harus segera diselesaikan. Terutama, pelayanan yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Untuk itu, kita berharap agar Gubernur segera mengeluarkan rekomendasi ke Sekdako Batam tentang persetujuan nama yang pantas mengisi jabatan Sekdako definitif,” ujar Irwansyah menjawab Batam Pos, kemarin. (nur/lin).
sumber : http://pks-batam.or.id/
Untuk itu mereka meminta wako segera dan lebih aktif menanyakan ke Gubernur atau Mendagri, terkait nama-nama seko yang sudah diusulkan itu. Bahkan, mereka mendesak, jika memang mendagri sudah mengembalikan ke Gubernur, segera ditetapkan seko definitif.
”Desakan untuk menindaklanjuti Sekdako Batam ini, sudah kami sampaikan ke Wali Kota Batam sejak kepengurusan DPD PKS Kota Batam terbentuk 27 Junin 2006 lalu,’’ ujar Ketua DPD PKS Kota Batam Ricky Indrakari, kapada Batam Pos, Ahad (6/8).
Bahkan, Rabu (2/8), pengurus DPD PKS Kota Batam dalam kunjungan silaturahmi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, kembali menyampaikan desakan itu. Selain menyampaikan kritikan dan saran terhadap kinerja Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam, yang sejak menjabat, dinilai oleh banyak kalangan belum menunjukkan kemajuan yang berarti.
Ia menambahkan, setidaknya ada dua hal mendasar, mengapa PKS meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam mencari tahu perkembangan nama yang diusulkan jadi Sekdako Batam itu. Pertama, menjaga wibawa Dahlan-Ria. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah ditetapkan.
Selaku kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya masyarakat menginginkan perubahan di Kota Batam ini, menjadi lebih baik lagi.
Namun, apa yang terjadi saat ini? Belum ditetapkannya Sekdako, sangat mempengaruhi kinerja jajaran Pemerintah Kota Batam. Terutama sebelum RPJMD ditetapkan.
Kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor, gamang dalam menyusun program. Ada ketakutan untuk melangkah lebih jauh dalam menyusun program bersama. Akibatnya, relatif tak ada kemajuan yang dirasakan masyarakat dalam beberapa bulan Dahlan-Ria, menjabat. Sejumlah dinas, badan dan kantor masih wait and see (menunggu dan melihat perkembangan, red).
Bahkan, setelah RPJMD Kota Batam ditetapkan, semestinya program itu sudah dapat berjalan dengan baik. Namun, tanpa koordinasi dengan sekdako definitif, mereka masih sulit mengambil kebijakan strategis.
”Intinya, masyarakat ingin ada perubahan di Kota Batam ini. Dinas, badan dan kantor bisa bergerak cepat, jika Seko Batam sudah ditetapkan. Apalagi RPJMD juga sudah ditetapkan,’’ katanya.
Bahkan, Ricky menyarankan, setelah Sekdako Batam ditetapkan, langsung diikuti dengan pergantian-pergantian di sejumlah badan, dinas dan kantor, jika dipandang perlu. Demi terwujudnya kinerja jajaran Pemko Batam yang lebih baik, sebagaimana harapan masyarakat.
Alasan mendasar lainnya, Kabupaten Karimun dan Natuna yang baru melaksanakan pilkada, sudah menetapkan Sekretaris Kabupaten mereka. Bahkan, mereka sudah selesai melakukan perombakan kabinet (struktur organisasi tatalaksana/SOT). Sementara, Batam yang lebih dulu melaksanakan pilkada, Sekdako saja sampai hari ini belum ditetapkan, apalagi SOT-nya.
”Terus terang saja, kami sebagai partai pendukung punya beban moral. Jika kinerja orang yang kami usung menjadi kepala daerah, tidak menunjukkan performance lebih baik. Ini menyangkut nama baik partai juga,’’ katanya.
Agustus, Kabinet Mesti Tuntas
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Batam, Irwansyah, Ahad (6/8) mengatakan, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ismeth Abdullah harus segera mengeluarkan rekomendasi tentang calon Sekdako Batam. Tidak bijak, jika masih harus diulur-ulur. Apalagi, hasil penilaian dari Menteri Dalam Negeri sampai di meja Gubernur.
“Cukup banyak pekerjaan di Pemerintah Kota Batam yang harus segera diselesaikan. Terutama, pelayanan yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Untuk itu, kita berharap agar Gubernur segera mengeluarkan rekomendasi ke Sekdako Batam tentang persetujuan nama yang pantas mengisi jabatan Sekdako definitif,” ujar Irwansyah menjawab Batam Pos, kemarin. (nur/lin).
sumber : http://pks-batam.or.id/
posted by Bejo paijo | 4:39 AM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home