Perlu Advokasi dari Lima Departemen
Fraksi-PKS Online: Lebih dari 200 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Malaysia dideportasi (dipulangkan) Pemerintah Malaysia karena statusnya ilegal. Proses pemulangan dilakukan melalui jalur laut Pelabuhan Tanjung Priok. Salah seorang TKI yang dideportasi bernama Yanti, yang diperkosa oknum anggota kepolisian Malaysia.
"Malaysia memang terkesan ada dualisme kebijakan terhadap TKI ilegal. Di satu sisi Malaysia menyatakan Indonesia selalu mengirimkan TKI bermasalah. Tapi di sisi lain Malaysia malah membutuhkan TKI tersebut, karena bisa menggajinya dengan murah," kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Mustafa Kamal, saat menyambut kedatangan para TKI di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (7/8) lalu.
Kamal, demikian dia biasa disapa, menyesalkan proses penyambutan yang dilaksanakan pemerintah. Dia mencontohkan, saat dirinya baru tiba di pelabuhan, terlihat Yanti sedang dikerumuni wartawan. Mestinya, katanya, Departemen Kesehatan proaktif memeriksa kondisi kesehatan anak dan ibunya. "Yang kita tahu, rata-rata mereka yang dideportasi telah merasakan hukum cambuk," ungkapnya.
Sekretaris Fraksi PKS itu meminta pemerintah tidak menutup mata adanya pemulangan TKI, karena terkait kasus hukum. Apalagi dengan adanya kasus yang menimpa Yanti, yang diperkosa oleh oknum polisi Malaysia hingga memiliki anak.
Yang bersangkutan diketahui mengalami depresi akibat musibah yang menimpanya. Beberapa kali saat ditanyakan siapa pelakuknya, pengakuan Yanti selalu berubah-ubah. Selain itu, saat pulang ke Indonesia Yanti sebenarnya membawa bayinya. Tapi berdasarkan data pemulangan TKI tidak dicantumkan nama bayi tersebut. "Ini berpotensi terjadi trafficking," tudingnya.
Sebenarnya, akar persoalan TKI yang dideportasi ini akibat buruknya koordinasi antar departemen pemerintah. Pihak imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Depnaker sendiri. Kelima institusi ini seolah menutup mata. Kamal berencana akan menanyakan realisasi dana dari program yang berhubungan dengan penyelesaian TKI bermasalah. "Siapa yang memimpin koordinasi antar departemen. Ini harus jelas," tandasnya. (mca)
sumber : http://www.f-pks.org/
"Malaysia memang terkesan ada dualisme kebijakan terhadap TKI ilegal. Di satu sisi Malaysia menyatakan Indonesia selalu mengirimkan TKI bermasalah. Tapi di sisi lain Malaysia malah membutuhkan TKI tersebut, karena bisa menggajinya dengan murah," kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Mustafa Kamal, saat menyambut kedatangan para TKI di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (7/8) lalu.
Kamal, demikian dia biasa disapa, menyesalkan proses penyambutan yang dilaksanakan pemerintah. Dia mencontohkan, saat dirinya baru tiba di pelabuhan, terlihat Yanti sedang dikerumuni wartawan. Mestinya, katanya, Departemen Kesehatan proaktif memeriksa kondisi kesehatan anak dan ibunya. "Yang kita tahu, rata-rata mereka yang dideportasi telah merasakan hukum cambuk," ungkapnya.
Sekretaris Fraksi PKS itu meminta pemerintah tidak menutup mata adanya pemulangan TKI, karena terkait kasus hukum. Apalagi dengan adanya kasus yang menimpa Yanti, yang diperkosa oleh oknum polisi Malaysia hingga memiliki anak.
Yang bersangkutan diketahui mengalami depresi akibat musibah yang menimpanya. Beberapa kali saat ditanyakan siapa pelakuknya, pengakuan Yanti selalu berubah-ubah. Selain itu, saat pulang ke Indonesia Yanti sebenarnya membawa bayinya. Tapi berdasarkan data pemulangan TKI tidak dicantumkan nama bayi tersebut. "Ini berpotensi terjadi trafficking," tudingnya.
Sebenarnya, akar persoalan TKI yang dideportasi ini akibat buruknya koordinasi antar departemen pemerintah. Pihak imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Depnaker sendiri. Kelima institusi ini seolah menutup mata. Kamal berencana akan menanyakan realisasi dana dari program yang berhubungan dengan penyelesaian TKI bermasalah. "Siapa yang memimpin koordinasi antar departemen. Ini harus jelas," tandasnya. (mca)
sumber : http://www.f-pks.org/
posted by Bejo paijo | 5:23 AM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home