PKS Minta DPR-RI Bentuk Tim untuk Bebaskan Anggota Parlemen Palestina
Jakarta-RoL -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar DPR-RI membentuk tim guna melakukan upaya diplomasi pembebasan anggota parlemen Palestina yang ditahan Israel melalui Lembaga Parlemen Dunia.
"Agenda tersebut hendaknya juga dimasukkan dalam Pertemuan Lembaga Parlemen Asia di Filipina pada September mendatang," kata Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Ahad.
PBB dan dunia internasional, kata dia, hendaknya melepaskan dan menghentikan aksi penangkapan terhadap tokoh-tokoh dan pejabat-pejabat pemerintahan Palestina termasuk Ketua Parlemen Palestina yang ditangkap beberapa waktu lalu.
Selain menyerang masyarakat sipil, Israel juga menangkap sejumlah pejabat Palestina setelah satu kelompok gerilyawan Palestina menangkap seorang prajurit Israel sehingga konflik tersebut menjadi berkepanjangan.
"PKS menuntut kepada PBB dan masyarakat internasional untuk menyelesaikan masalah Timur Tengah secara adil dan obyektif serta mengutuk keras masih terjadinya pemboman dan penghancuran di Palestina dan Lebanon hingga kini," katanya.
PBB, lanjut dia, hendaknya melindungi warga sipil Palestina dari pembantaian Israel, tidak hanya terfokus kepada proses gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel saja.
Dukung Sikap Pemerintah
Pada kesempatan itu Tifatul juga menyatakan bahwa PKS mendukung sikap Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda untuk tidak mengirimkan pasukan ke Lebanon jika tugasnya terkait dengan pelucutan senjata.
Menurut PKS, Hizbullah sebagai warga Lebanon memiliki hak untuk mempertahankan diri dari agresi Israel. Sementara itu anggota DPR-RI dari PKS Lutfi Hassan Ishaq, yang baru saja kembali dari Lebanon pada Sabtu sore (26/8), mengatakan bahwa sekalipun telah ada gencatan senjata namun situasi di Lebanon belum jauh berbeda.
"Suasana masih hangat dan masih ada mobilisasi pasukan. Ini bukan perdamaian baru gencatan senjata. Suasana masih berkabung, perdagangan belum pulih, pasokan listrik dan air bergiliran," katanya.
Dia juga mengungkapkan bahwa pasukan Indonesia dan sejumlah negara Asia lainnya diperlukan di Lebanon untuk mengimbangi pasukan Eropa.
"Dengan adanya pasukan dari negara-negara bekas jajahan maka akan muncul empati berbeda dengan pasukan-pasukan dari negara-negara bekas penjajah seperti Eropa," katanya. antara/pur
http://www.republika.co.id/
online_detail.asp?id=262070&kat_id=23
sumber : http://www.pks-dukuh.org/
"Agenda tersebut hendaknya juga dimasukkan dalam Pertemuan Lembaga Parlemen Asia di Filipina pada September mendatang," kata Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Ahad.
PBB dan dunia internasional, kata dia, hendaknya melepaskan dan menghentikan aksi penangkapan terhadap tokoh-tokoh dan pejabat-pejabat pemerintahan Palestina termasuk Ketua Parlemen Palestina yang ditangkap beberapa waktu lalu.
Selain menyerang masyarakat sipil, Israel juga menangkap sejumlah pejabat Palestina setelah satu kelompok gerilyawan Palestina menangkap seorang prajurit Israel sehingga konflik tersebut menjadi berkepanjangan.
"PKS menuntut kepada PBB dan masyarakat internasional untuk menyelesaikan masalah Timur Tengah secara adil dan obyektif serta mengutuk keras masih terjadinya pemboman dan penghancuran di Palestina dan Lebanon hingga kini," katanya.
PBB, lanjut dia, hendaknya melindungi warga sipil Palestina dari pembantaian Israel, tidak hanya terfokus kepada proses gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel saja.
Dukung Sikap Pemerintah
Pada kesempatan itu Tifatul juga menyatakan bahwa PKS mendukung sikap Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda untuk tidak mengirimkan pasukan ke Lebanon jika tugasnya terkait dengan pelucutan senjata.
Menurut PKS, Hizbullah sebagai warga Lebanon memiliki hak untuk mempertahankan diri dari agresi Israel. Sementara itu anggota DPR-RI dari PKS Lutfi Hassan Ishaq, yang baru saja kembali dari Lebanon pada Sabtu sore (26/8), mengatakan bahwa sekalipun telah ada gencatan senjata namun situasi di Lebanon belum jauh berbeda.
"Suasana masih hangat dan masih ada mobilisasi pasukan. Ini bukan perdamaian baru gencatan senjata. Suasana masih berkabung, perdagangan belum pulih, pasokan listrik dan air bergiliran," katanya.
Dia juga mengungkapkan bahwa pasukan Indonesia dan sejumlah negara Asia lainnya diperlukan di Lebanon untuk mengimbangi pasukan Eropa.
"Dengan adanya pasukan dari negara-negara bekas jajahan maka akan muncul empati berbeda dengan pasukan-pasukan dari negara-negara bekas penjajah seperti Eropa," katanya. antara/pur
http://www.republika.co.id/
online_detail.asp?id=262070&kat_id=23
sumber : http://www.pks-dukuh.org/
posted by Bejo paijo | 4:50 PM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home