PKS tidak Keberatan Jika Presiden Reshuffle Kabinet
Jakarta-RoL -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak keberatan jika Presiden melakukan evaluasi terhadap seluruh menterinya karena kebijakan untuk me-"reshuffle" (merombak kabinet) adalah wewenang Presiden.
"Dahulu sewaktu Presiden memilih menteri-menterinya dia berjanji akan melakukan evaluasi kinerja setiap tahun. Saya pikir sah-sah saja, itu hak prerogatif presiden karena para menteri kan pembantu presiden," kata Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Minggu.
Menurut Tifatul, wacana reshuffle kabinet sebagai manuver politik adalah sesuatu yang sah. "Isu reshuffle ini kan dihembuskan oleh kawan-kawan dari Golkar, tahun lalu juga begitu, sebagai manuver politik ya sah-sah saja," ujarnya.
Tifatul menegaskan, mengenai isu reshuffle berulang kali PKS telah menyatakan sikapnya bahwa yang memegang "bola" adalah Presiden bukan partai. Lebih lanjut Tifatul mengatakan, evaluasi kinerja para menteri adalah sesuatu yang wajar.
Saat ditanya mengenai kesiapan PKS jika para menterinya direshuffle, Tifatul mengatakan bahwa hal itu bukan masalah bagi PKS. "PKS siap-siap saja kalau menteri-menterinya diganti. Kalau mau diganti ya silahkan saja," ujarnya, sekalipun mengaku bahwa hingga kini belum ada kepastian apapun mengenai isu reshuffle. "Belum ada permintaan dari presiden," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Muhammad AS Hikam menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla sebaiknya lebih membenahi manajemen pemerintahan daripada melakukan perombakan kabinet.
"Menurut saya reshuffle itu tak terlalu penting karena inti persoalannya pada manajemen pemerintahan. Mau diganti berapa kali kalau manajemennya begini tidak akan ada perubahan," kata Hikam kepada pers di kantor DPP PKB Jakarta, Selasa (22/8).
Hikam menyatakan hal itu ketika diminta pendapatnya mengenai wacana perombakan kabinet yang belakangan ini kian santer dan bahkan beberapa nama menteri telah disebut-sebut akan dicopot atau digeser posisinya.
Dia mencontohkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin semasa menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu imbas dari manajemen pemerintahan yang kurang tertata baik.
Terkait kasus itu Presiden Yudhoyono memerintahkan agar pemeriksaan jalan terus, sementara Wapres justru menyatakan Hamid tidak bersalah. antara/pur
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?
id=262046&kat_id=23
sumber : http://www.pks-dukuh.org/
"Dahulu sewaktu Presiden memilih menteri-menterinya dia berjanji akan melakukan evaluasi kinerja setiap tahun. Saya pikir sah-sah saja, itu hak prerogatif presiden karena para menteri kan pembantu presiden," kata Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Minggu.
Menurut Tifatul, wacana reshuffle kabinet sebagai manuver politik adalah sesuatu yang sah. "Isu reshuffle ini kan dihembuskan oleh kawan-kawan dari Golkar, tahun lalu juga begitu, sebagai manuver politik ya sah-sah saja," ujarnya.
Tifatul menegaskan, mengenai isu reshuffle berulang kali PKS telah menyatakan sikapnya bahwa yang memegang "bola" adalah Presiden bukan partai. Lebih lanjut Tifatul mengatakan, evaluasi kinerja para menteri adalah sesuatu yang wajar.
Saat ditanya mengenai kesiapan PKS jika para menterinya direshuffle, Tifatul mengatakan bahwa hal itu bukan masalah bagi PKS. "PKS siap-siap saja kalau menteri-menterinya diganti. Kalau mau diganti ya silahkan saja," ujarnya, sekalipun mengaku bahwa hingga kini belum ada kepastian apapun mengenai isu reshuffle. "Belum ada permintaan dari presiden," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Muhammad AS Hikam menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla sebaiknya lebih membenahi manajemen pemerintahan daripada melakukan perombakan kabinet.
"Menurut saya reshuffle itu tak terlalu penting karena inti persoalannya pada manajemen pemerintahan. Mau diganti berapa kali kalau manajemennya begini tidak akan ada perubahan," kata Hikam kepada pers di kantor DPP PKB Jakarta, Selasa (22/8).
Hikam menyatakan hal itu ketika diminta pendapatnya mengenai wacana perombakan kabinet yang belakangan ini kian santer dan bahkan beberapa nama menteri telah disebut-sebut akan dicopot atau digeser posisinya.
Dia mencontohkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin semasa menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu imbas dari manajemen pemerintahan yang kurang tertata baik.
Terkait kasus itu Presiden Yudhoyono memerintahkan agar pemeriksaan jalan terus, sementara Wapres justru menyatakan Hamid tidak bersalah. antara/pur
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?
id=262046&kat_id=23
sumber : http://www.pks-dukuh.org/
posted by Bejo paijo | 5:04 PM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home