PKS tidak Keberatan Jika Presiden Reshuffle Kabinet

Jakarta-RoL -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak keberatan jika Presiden melakukan evaluasi terhadap seluruh menterinya karena kebijakan untuk me-"reshuffle" (merombak kabinet) adalah wewenang Presiden.

"Dahulu sewaktu Presiden memilih menteri-menterinya dia berjanji akan melakukan evaluasi kinerja setiap tahun. Saya pikir sah-sah saja, itu hak prerogatif presiden karena para menteri kan pembantu presiden," kata Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Minggu.

Menurut Tifatul, wacana reshuffle kabinet sebagai manuver politik adalah sesuatu yang sah. "Isu reshuffle ini kan dihembuskan oleh kawan-kawan dari Golkar, tahun lalu juga begitu, sebagai manuver politik ya sah-sah saja," ujarnya.

Tifatul menegaskan, mengenai isu reshuffle berulang kali PKS telah menyatakan sikapnya bahwa yang memegang "bola" adalah Presiden bukan partai. Lebih lanjut Tifatul mengatakan, evaluasi kinerja para menteri adalah sesuatu yang wajar.

Saat ditanya mengenai kesiapan PKS jika para menterinya direshuffle, Tifatul mengatakan bahwa hal itu bukan masalah bagi PKS. "PKS siap-siap saja kalau menteri-menterinya diganti. Kalau mau diganti ya silahkan saja," ujarnya, sekalipun mengaku bahwa hingga kini belum ada kepastian apapun mengenai isu reshuffle. "Belum ada permintaan dari presiden," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Muhammad AS Hikam menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla sebaiknya lebih membenahi manajemen pemerintahan daripada melakukan perombakan kabinet.

"Menurut saya reshuffle itu tak terlalu penting karena inti persoalannya pada manajemen pemerintahan. Mau diganti berapa kali kalau manajemennya begini tidak akan ada perubahan," kata Hikam kepada pers di kantor DPP PKB Jakarta, Selasa (22/8).

Hikam menyatakan hal itu ketika diminta pendapatnya mengenai wacana perombakan kabinet yang belakangan ini kian santer dan bahkan beberapa nama menteri telah disebut-sebut akan dicopot atau digeser posisinya.

Dia mencontohkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin semasa menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu imbas dari manajemen pemerintahan yang kurang tertata baik.

Terkait kasus itu Presiden Yudhoyono memerintahkan agar pemeriksaan jalan terus, sementara Wapres justru menyatakan Hamid tidak bersalah. antara/pur
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?
id=262046&kat_id=23

sumber : http://www.pks-dukuh.org/

PKS Minta Pemerintah Tegas Soal Kasus Tibo Dkk

Jakarta-RoL -- Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring berharap Pemerintah secara tegas segera memutuskan kasus Tibo cs.

"Dalam reformasi hukum harus mengutamakan aturan hukum. Kasus Tibo dkk sudah melewati semua proses dari pengadilan negeri hingga grasi. Tibo ini di pengadilan terbukti membunuh 191 orang," kata Tifatul di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, keragu-raguan Pemerintah dalam bertindak atau memutuskan terlihat dalam sejumlah kasus yang hingga kini belum ada keputusan, seperti kasus Tibo dkk dan sengketa pemerintahan daerah Lampung.

Tifatul menegaskan, keputusan tegas Pemerintah diperlukan bukan untuk menunjuk kasus tertentu atau mengaitkan dengan kasus lain namun karena sebagai negara hukum maka Indonesia harus menghormati hukum.

"Kita percaya kepada proses hukum. Indonesia adalah negera berdaulat, keputusannya tidak boleh dicampuri oleh pihak-pihak lain, baik dalam atau luar negeri," ujarnya.

Saat diminta komentarnya atas desakan sejumlah pihak untuk menghapus hukuman mati, Tifatul mengatakan bahwa perubahan konstitusi atau Undang-Undang boleh saja dilakukan jika ada parameter yang jelas."Silahkan saja namun harus ada parameter yang jelas," katanya.

Sementara itu pekan lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda mengatakan, Indonesia menerima keberatan maupun seruan anti-hukuman mati dari dunia internasional, termasuk dari Tahta Suci Vatikan serta sejumlah negara Eropa, terkait rencana pelaksanaan hukuman mati bagi Tibo cs, terdakwa kasus kerusuhan Poso.

Hassan mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak terganggu dengan berbagai keberatan ataupun seruan anti-hukuman mati yang diterima dan menyatakan Indonesia sendiri akan selalu siap menjelaskan kapan saja tentang pelaksanaan hukum mati di Indonesia.

Sedangkan Ketua DPR Agung Laksono menyatakan, penundaan terhadap eksekusi Tibo cs merupakan kewenangan pemerintah."Surat itu (Vatikan --red) tak akan menjadi persoalan buat ekseksi Tibo," katanya.

Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu--ketiganya terpidana mati kasus kerusuhan Poso di Sulawesi Tengah (Sulteng), dijadwalkan akan menghadapi regu tembak pada Jumat tengah malam (WIB)atau hari Sabtu (12/8) pukul 00:15 waktu setempat, namun ditunda. Tibo dan kedua rekannya menurut Pengadilan Negeri Palu merupakan pelaku utama kasus penyerangan. antara/pur
http://www.republika.co.id/
online_detail.asp?id=262060&kat_id=23

sumber : http://www.pks-dukuh.org/

PKS Minta DPR-RI Bentuk Tim untuk Bebaskan Anggota Parlemen Palestina

Jakarta-RoL -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar DPR-RI membentuk tim guna melakukan upaya diplomasi pembebasan anggota parlemen Palestina yang ditahan Israel melalui Lembaga Parlemen Dunia.

"Agenda tersebut hendaknya juga dimasukkan dalam Pertemuan Lembaga Parlemen Asia di Filipina pada September mendatang," kata Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Ahad.

PBB dan dunia internasional, kata dia, hendaknya melepaskan dan menghentikan aksi penangkapan terhadap tokoh-tokoh dan pejabat-pejabat pemerintahan Palestina termasuk Ketua Parlemen Palestina yang ditangkap beberapa waktu lalu.

Selain menyerang masyarakat sipil, Israel juga menangkap sejumlah pejabat Palestina setelah satu kelompok gerilyawan Palestina menangkap seorang prajurit Israel sehingga konflik tersebut menjadi berkepanjangan.

"PKS menuntut kepada PBB dan masyarakat internasional untuk menyelesaikan masalah Timur Tengah secara adil dan obyektif serta mengutuk keras masih terjadinya pemboman dan penghancuran di Palestina dan Lebanon hingga kini," katanya.

PBB, lanjut dia, hendaknya melindungi warga sipil Palestina dari pembantaian Israel, tidak hanya terfokus kepada proses gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel saja.

Dukung Sikap Pemerintah
Pada kesempatan itu Tifatul juga menyatakan bahwa PKS mendukung sikap Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda untuk tidak mengirimkan pasukan ke Lebanon jika tugasnya terkait dengan pelucutan senjata.

Menurut PKS, Hizbullah sebagai warga Lebanon memiliki hak untuk mempertahankan diri dari agresi Israel. Sementara itu anggota DPR-RI dari PKS Lutfi Hassan Ishaq, yang baru saja kembali dari Lebanon pada Sabtu sore (26/8), mengatakan bahwa sekalipun telah ada gencatan senjata namun situasi di Lebanon belum jauh berbeda.

"Suasana masih hangat dan masih ada mobilisasi pasukan. Ini bukan perdamaian baru gencatan senjata. Suasana masih berkabung, perdagangan belum pulih, pasokan listrik dan air bergiliran," katanya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pasukan Indonesia dan sejumlah negara Asia lainnya diperlukan di Lebanon untuk mengimbangi pasukan Eropa.

"Dengan adanya pasukan dari negara-negara bekas jajahan maka akan muncul empati berbeda dengan pasukan-pasukan dari negara-negara bekas penjajah seperti Eropa," katanya. antara/pur
http://www.republika.co.id/
online_detail.asp?id=262070&kat_id=23

sumber : http://www.pks-dukuh.org/

Maju Jadi Cagub DKI, Adang Siap Mundur dari Wakapolri

Ramdhan Muhaimin - detikcom
Jakarta - Wakapolri Komjen Pol Adang Daradjatun menyatakan optimismenya akan menjadi jago Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pencalonan gubernur DKI Jakarta. Bahkan, Adang juga menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakapolri.

Pengunduran diri tersebut akan dilakukan jika dirinya sudah menerima surat resmi dari PKS.

"Saya sudah bilang saya tidak mau menyalahi aturan. Di dalam PP tentang pemilihan ada aturan pejabat negara apabila kampanye dia harus mengundurkan diri. Untuk saya semua akan saya penuhi. Saya sebagai anggota Polri kalau saya melanggar aturan, itu suatu hal yang tidak terpuji", ujar Adang.

Hal tersebut disampaikan Adang di sela-sela acara Haul Haji Boan bin Haji Bengkok di jalan Cilandak KKO 5 Ragunan, Jakarta, Minggu (27/8/2006).

Adang juga menganggap dirinya sudah pasti menjadi calon yang diajukan oleh partai yang berdiri tahun 1998 ini.

"Untuk saya pernah ditanya bagaimana saya tentang pencalonan. Kalau saya seratus persen mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, saya siap. Yang penting bahwa sudah disampaikan secara lisan dari Tri (Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana), jadi bukan kemungkinan lagi, tapi besar kemungkinan," bebernya.
(fjr)

http://www.detiknews.com/index.php/
detik.read/tahun/2006/bulan/08/tgl/
27/time/223038/idnews/663070/idkanal/10

sumber : http://www.pks-dukuh.org/

DPP PKS Belum Tetapkan Adang sebagai Cagub DKI

Ari Saputra - detikcom
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menimbang-nimbang nama Komjen Adang Darajatun sebagai cagub DKI Jakarta. Nama Adang masih sebatas usulan saja.

Hal tersebut disampaikan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dalam jumpa pers usai Rapimnas di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu (27/8/2006).

"Pak Adang baru usulan dari DPW, belum ditetapkan DPP PKS. Lagi pula Pak Adang
masih aktif sebagai Wakapolri," kata Tifatul.

Pilkada Banten

Tifatul juga mengatakan artis sekaligus politisi PDIP, Marissa Haque, semakin mantap menjadi Cawagub Banten usulan PKS. Marissa siap menghadapi semua risiko.

"Soal konflik Marissa dengan PDIP, saya sudah bertemu Ibu Marissa. Dia mengatakan akan menyelesaikan sendiri masalah itu. Dia juga bilang siap menghadapi segala risiko," ungkap Tifatul.(djo)

http://www.detiknews.com/index.php/
detik.read/tahun/2006/bulan/08/tgl/
27/time/200824/idnews/663066/idkanal/10

sumber : http://www.pks-dukuh.org/

PKS Siap Tampung Marissa Haque

Kris Fathoni W - detikcom
Jakarta - Pencalonan Marissa Haque sebagai cawagub Banten oleh PKS sempat membuat gerah PDIP. PKS pun siap menampung Marissa yang kader PDIP itu jika ia dipecat dari partainya.

"Kalau akhirnya dipecat dan dia ingin masuk PKS ya silakan. Semua tergantung dari Marissa, inisiatif dia saja," tutur Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam jumpa pers terkait rapimnas di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2006).
Tifatul juga menjelaskan, pencalonan artis cantik itu bukan karena ada koalisi antara PKS dengan PDIP, karena Marissa sendiri yang selama ini berinisiatif mendatangi PKS.

"Setelah gagal mengikuti konvensi PDIP baru Marissa Haque mengikuti konvensi PKS. Kami tanya apa dia siap jadi cawagub, dia jawab siap. Jadi ini bukan pembicaraan antar partai. Marissa-lah yang datang ke PKS," ungkap Tifatul.

Marissa, imbuh Tifatul, sudah siap dengan segala konsekuensi yang harus ditanggungnya sebagai dampak pencalonan dirinya oleh PKS. "Dia bilang siap, bahkan kalau dipecat. Tapi kami juga siap berdialog dengan PDIP agar tidak terjadi salah paham nantinya," kata dia.

Dalam Pilkada Banten, Marissa berduet dengan kader PKS, Zulkifliemansyah.(umi)

http://www.detiknews.com/index.php/
detik.read/tahun/2006/bulan/08/tgl/
24/time/173354/idnews/661461/idkanal/10

sumber : http://www.pks-dukuh.org/