Lowongan Untuk Berbagai Posisi di PPK

Konsultan Manajemen Nasional (KMN) membuka 7 (tujuh) posisi kosong untuk mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Profesional muda dan andal, kami undang untuk mengisi posisi-posisi berikut :

1. Senior MIS/Database Management (Jakarta, 1 Orang)

Spesialis MIS/Database Management diutamakan berpendidikan minimal S1 Ilmu Komputer. Berikut kualifikasi lain yang dibutuhkan:

• Pengalaman kerja di bidang manajemen database proyek pembangunan social ekonomi skala besar di Indonesia minimal 6 tahun

• Pengalaman dalam system informasi dan komunikasi data, penguasaan program perangkat lunak manajemen database yang relevan

• Menguasai pengetahuan mengenai Microsoft Access, Foxbase, Oracle atau software project manajemen

• Mampu bekerja secara tim

• Mampu melakukan supervisi fungsional terhadap SMIS diseluruh RMU

• Mampu memberikan dukungan fungsional untuk operator data entry di seluruh kabupaten

• Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi bagi manajemen PPK II

• Mampu membangun, mengimplementasikan dan memelihara system informasi dan komunikasi data dengan komputerisasi yang responsive, efisien dan efektif

• Mampu menyiapkan semua kebutuhan petunjuk dan dokumentasi yang mendukung Manajemen Sistem Informasi (MIS)

• Mampu memfasilitasi penggunaan database MIS melalui pelatihan, petunjuk penggunaan, menu bantuan dan lain-lain, untuk bisa memaksimalkan kebutuhan bagi staf RMU dan KMN

• Mampu menyediakan dukungan teknis bagi seluruh unit di KMN, terutama yang berkaitan dengan database kuantitatif dan kualitatif (seperti Complaint Monitoring & resolution dan HRD) dan kebutuhan komunikasi (seperti PR dan IEC)

• Mampu melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi pelaku MIS di semua lini sumber data dan bekerjasama dengan Training & Material Development Specialist mengembangkan program pelatihan mendukung implementasi MIS ataupun Sistem Informasi PPK (SIP)

2. Spesialis Information, Education and Communication (Jakarta, 1 Orang)

Spesialis IEC berpendidikan minimal S1 semua bidang, diprioritaskan menguasai ilmu komunikasi, sosiologi, ilmu social/politik, ilmu hukum, psikologi atau manajemen. Berikut kualifikasi lain yang dibutuhkan :

• Pengalaman professional dan pengembangan masyarakat minimal 7 tahun

• Pengalaman untuk pengelolaan kegiatan pengembangan informasi, edukasi dan komunikasi serta memahami pemanfaatan media komunikasi (cetak dan elektronik) untuk mendukung pengembangan media sosialisasi PPK; poster, leaflet, brosur, bulletin, dsbnya.

• Mampu melaksanakan fungsi hubungan dengan masyarakat dan pihak lain.

• Mampu mengoperasionalisasikan computer (word, excel, power point, access)

• Mampu bekerja secara tim

• Mampu mengkoordikasikan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan inforamsi, edukasi dan komunikasi bagi pelaku PPK dan masyarakat luas, khususnya orang miskin di lokasi PPK

• Mampu mengembangkan dan menyiapkan materi untuk media informasi dan komunikasi PPK : poster, leaflet, brosur

• Mampu mengkoordinasikan pengembangan media komunikasi untuk pelatihan : flipchart, audio visual

• Mampu memantau dan mengevaluasi dampak informasi dan komunikasi serta liputan media massa (cetak dan elektronik) untuk mendukung transparansi PPK

• Mampu melakukan pemantauan dan evaluasi dampat penggunaan media sosialisasi

• Mampu mempersiapkan dokumen/publikasi ringkas mengenai semua perkembangan, status dan permasalahan PPK

• Mampu menyusun pilihan strategi untuk mengkomunikasikan kegiatan dan perkembangan serta permasalahan PPK kepada masyarakat/public

• Mampu mengkoordinasikan dan memfasilitasi layanan informasi, termasuk memandu kunjungan resmi ke lokasi PPK

3. Spesialis Micro Finance/Credit ( Jakarta, 1 orang)

Spesialis Micro Finance/Credit diutamakan berpendidikan minimal S1 bidang ekonomi, akuntansi dan manajemen. Pengalaman professional dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat/rakyat dan pengembangan usaha simpan pinjam minimal 7 tahun. Pengalaman sebagai konsultan/praktisi dalam pengembangan usaha kecil di pedesaan (micro credit) dan pengelolaan keuangan di pedesaan (micro finance). Berikut kualifikasi lain yang dibutuhkan :

• Mampu bekerja secara tim

• Mampu melakukan pemantauan dan memberikan supervise kepada pelaku PPK di lapangan dalam pengembangan usaha kecil dan simpan pinjam di lokasi PPK, termasuk secara khusus simpan pinjam oleh kelompok perempuan

• Mampu melakukan kajian praktis terhadap lembaga pengelolaan keuangan PPK (UPK dan TPK) dan merumuskan pola pengembangan dan penguatan kelembagaannya

• Mampu menyusun panduan praktis untuk penguatan kelembagaan usaha masyarakat pedesaan, memfasilitasi bimbingan pelatihan

• Mampu menyiapkan laporan (fakta dan analisis) perkembangan usaha ekonomi di PPK

• Mampu memantau dan memberikan supervisi dalam pengelolaan dana bergulir dari PPK fase I dan PPK fase II

• Mampu melakukan kajian tentang usulan-usulan simpan pinjam yang dilaksanakan kelompok perempuan bersama dengan Gender Inclusion Specialist

• Mampu mengoperasionalisasikan komputer

4. Koordinator Wilayah (Manado, 1 orang)

Koordinator Wilayah diutamakan berpendidikan S1 atau dengan kualifikasi sederajat dari semua bidang, diprioritaskan dari bidang perencanaan wilayah, sosiologi pedesaan, sosio ekonomi pertanian, manajemen, ekonomi pembangunan atau teknik sipil. Berpengalaman profesional minimal 7 tahun dan sebagai konsultan/praktisi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat (seperti PPK, P3DT, dsbnya) minimal 3 tahun. Berikut kualifikasi lain yang dibutuhkan :

• Mampu memimpin suatu gugus manajemen lapangan yang akan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fungsional konsultan pada lingkup wilayah kerjanya

• Mampu melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.

• Mampu melakukan pemantauan dan supervisi serta mengkoordinasikan upaya dan tindak lanjut pelestarian kegiatan terutama hasil dari PPK fase I yang tidak didanai lagi oleh program

• Mampu mengkoordinasikan pengendalian mutu teknis dari seluruh kegiatan di wilayah koordinasinya.

• Mampu memberikan dukungan manajemen dalam penanganan masalah/keluhan di lapangan.

• Mampu membangun “team building” antar konsultan di wilayah kerjanya.

• Mampu memantau dan melakukan koordinasi penilaian kinerja dan pembimbingan terhadap seluruh konsultan lapangan yang ada di wilayah koordinasinya.

• Mampu mengembangkan jaringan kerja sama dan komunikasi antar lembaga, termasuk instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat.

• Mampu menyampaikan laporan reguler dan insidentil dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta mengendalikan laporan kemajuan kegiatan beserta kendala di lapangan kepada Team Leader.

5. Deputi Koordinator Wilayah (Banda Aceh & Ambon, 2 Orang)

Deputy Koordinator Wilayah adalah konsultan profesional dengan jenjang pendidikan minimal S1 atau dengan kualifikasi yang sederajat dari semua bidang, diprioritaskan dari bidang perencanaan wilayah, sosiologi pedesaan, manajemen, admnistrasi pembangunan atau teknik sipil. Mempunyai professional minimal 5 tahun dan berpengalaman sebagai konsultan/praktisi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat (seperti PPK, P3DT dsbnya) minimal 3 tahun. Berpengalaman sebagai konsultan atau praktisi dalam proyek/kegiatan pembangunan pedesaan dan pengembangan masyarakat. Berikut kualifikasi lain yang dibutuhkan :

• Mampu melakukan pengendalian fungsional konsultan pada lingkup wilyah kerjanya;

• Mampu membangun Team Building antar konsultan PPK di lapangan;

• Mampu membantu Koordinator Wilayah dalam pemantauan dan supervisi, serta mengkoordinasikan upaya dan tindak lanjut pelestarian kegiatan terutama hasil dari PPK fase I yang tidak didanai lagi oleh program

• Mampu memberikan dukungan manajemen dalam penanganan masalah/keluhan;

• Mampu mengorganisir/mengendalikan administrasi kantor;

• Mampu menyampaikan laporan reguler dan insidentil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Korwil.

6. Spesialis Penanganan Pengaduan Regional (Bandar Lampung, 1 orang)

Spesialis Penanganan Pengaduan Regional (SP2R) diutamakan berpendidikan S1 di bidang hukum, diprioritaskan pengalaman 3 tahun dalam bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 2 tahun dalam bidang advokasi.. Pendidikan minimal S1 semua bidang, diprioritaskan bidang hukum, ilmu sosial/politik, ilmu sosiologi, ekonomi/manajemen, komunikasi, sosiologi atau psikologi. Sangat dipertimbangkan jika memiliki pengalaman dalam penanganan pengaduan supervisi, memahami dan berpengalaman dalam pengelolaan konflik, serta memahami budaya lokal dalam penyelesaian konflik masyarakat Berikut kualifikasi lain yang dibutuhkan :

• Mampu memantau dan menghimpun masalah dan keluhan dari setiap lokasi PPK di wilayah

• Mampu memberikan dukungan manajemen kepada konsultan di lapangan dalam penanganan dan penyelesaian masalah

• Mampu mengembangan jaringan kerjasama dan komunikasi antar lembaga, terutama lembaga terkait dalam penanganan masalah pelanggaran hukum, seperti : kejaksaan, kepolisian, badan pengawas pemerintah daerah, DPRD, lembaga advokasi hukum/LBH, LSM, serta lembaga-lembaga yang kompeten, baik tingkat propinsi maupun kabupaten

• Mampu memfasilitasi pertemuan reguler dalam penanganan masalah guna mengagendakan tindak lanjut dan percepatan penyelesaian masalah, baik wilayah maupun propinsi

• Mampu melakukan uji silang, uji petikdan/atau investigasi terhadap masalah serius dan menonjol, serta memberikan penanganannya; berdasarkan laporan dari kosultan maupun dari pihak-pihak lain.

• Mampu menyiapkan laporan bulanan dan laporan insidentil mengenai perkembangan penanganan masalahberdasarkan laporan dari konsultan lapangan (KM-Kab dan FK)

• Mampu melakukan koordinasi langsung dengan Complaint Monitoring & Resolution di Jakarta.

• Menyampaikan laporan reguler dan insidentil kepada Korwil

• Mampu bekerja sama dalam tim

• Diutamakan tinggal di wilayah Indonesia bagian Timur

Surat lamaran harap dikirimkan ke :

Human Resource Development Specialist Konsultan Manajemen Nasional

Komplek Graha Pejaten No. 2-3 Jl. Raya Pejaten, Pasar Minggu Jakarta Selatan

Email : hrdppk2@kdp.or.id, hrdnmc@yahoo.com, dan sansan@kdp.or.id

:: Dikutip dari Email NMC Program Pengembangan Kecamatan Tgl. 14 Juni 2005 ::

http://pksmalang.atspace.com/berita/08.vacancy.html

PAN-PKS Ikut Soroti BK

Jawa Pos- SURABAYA - Mundurnya Gatot Sudjito dari kursi anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatim ibarat bola panas yang terus menggelinding. Kini sejumlah parpol (partai politik) ikut-ikutan mengkritisi mandulnya kinerja badan pimpinan Masjkur Hasjim itu. Mereka bahkan memberikan teguran keras kepada kadernya yang ikut menikmati empuknya kursi BK.

Salah satu parpol yang mengkritisi BK adalah PAN. Kemarin Sekretaris DPW PAN Jatim Sunartoyo menyatakan bahwa kinerja BK mendapat perhatian serius dari partainya. "BK di DPRD Jatim memang masih mandul. Belum ada gebrakan yang membanggakan," katanya. Pernyataan itu dilontarkan Sunartoyo saat ditemui di Rumah PAN Jatim, Jl Darmokali, kemarin. Dia menyatakan, seharusnya BK bisa lebih berkiprah sebagai badan yang mengawasi kinerja dewan. "Kenyataannya kan tidak demikian. Malah, kini ramai menjadi sorotan masyarakat," ujarnya.

Tapi, bukankah salah seorang anggota BK, Didik Setyobudi, berasal dari PAN? "Betul, kami juga sudah mengingatkan dia. Tapi, dia kan hanya anggota. Bagaimanapun, inisiatif seharusnya datang dari pimpinan BK," katanya, seperti menyindir Ketua BK Masjkur Hasyim dan wakilnya, Ali Mudji.

Meski demikian, Sunartoyo mengaku akan menegur Didik. "Tentu saja dia akan kita tegur supaya meningkatkan kiprahnya sebagai anggota BK," ujarnya. Sunartoyo juga menyatakan bahwa DPW PAN akan membahas masalah itu secara resmi seusai peringatan hari ulang tahun PAN pada 23 Agustus yang dipusatkan di Surabaya. "Saat ini, kita masih sibuk menyiapkan peringatan HUT PAN. Nanti masalah ini akan kita sikapi," tandas pria yang dipercaya menjadi ketua panitia HUT PAN itu.

Ketua DPW PKS Jatim Ja’far Tri Kuswahyono sependapat bahwa kinerja BK perlu lebih ditingkatkan. "Secara umum, objektivitas BK dalam menilai persoalan dewan serta kinerjanya memang masih belum optimal," katanya. Sayang, Ja’far enggan mengomentari lebih lanjut. Dia mungkin merasa tidak enak. Itu bisa dimaklumi. Sebab, tiga kader PKS di dewan tidak masuk dalam keanggotaan BK. Selain itu, mereka juga memiliki pengalaman buruk terhadap amburadulnya kinerja BK sekitar setahun lalu. Waktu itu, BK mengumumkan daftar nama-nama anggota dewan yang sering bolos rapat paripurna. Dari daftar itu, sejumlah kader PKS ternyata menduduki peringkat teratas sebagai anggota dewan yang paling sering bolos. Belakangan, data tersebut ternyata tidak valid. Puncaknya, PKS sempat mengancam akan menggugat BK karena dianggap mencemarkan nama baik kadernya di dewan. Untung, konflik itu bisa diredakan pimpinan dewan. Ja’far tidak membenarkan atau pun membantah hal itu. "Saya dan teman-teman PKS di dewan sepakat akan cooling down dalam masalah ini. Sebaiknya polemik BK diselesaikan secara internal," ujarnya.

Pada bagian lain, Wakil Ketua Dewan Ridwan Hisjam juga mengakui bahwa BK tidak bergigi. Namun, dia menyatakan bahwa hal itu juga disebabkan peraturan yang tidak mendukung. "Di DPRD Jatim, BK baru bekerja kalau ada perintah atau petunjuk pimpinan dewan. Kalau tanpa itu, mereka hanya akan melakukan tugas-tugas rutin biasa," katanya. Ini, lanjut Ridwan, berbeda dengan BK DPR RI yang lebih leluasa bergerak. "Meski tanpa perintah pimpinan dewan, BK DPR RI bisa langsung menyikapi permasalahan yang terkait dengan kedisiplinan anggota," tandas ketua Kosgoro 1957 Jatim itu. (oni)
sumber : http://www.pksjatim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=9

Ratusan ribu massa kembali berdemonstrasi menentang agresi Israel ke Lebanon

Aksi yang dikomandoi Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin itu diikuti oleh tokoh-tokoh agama. Di antaranya Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua MUI Amidan Amin, tokoh wanita Tutty Alawiyah, dan dai Abdullah Gymnastiar. Selain itu tampak juga perwakilan dari PGI, KWI, Parisadha Hindu Dharma Indonesia, Bikku Vidya Sasana, Masyarakat Konghucu Indonesia, Kontras, aktivis buruh, dan beberapa anggota DPR.



Aksi bertajuk Rakyat Indonesia Bersatu Untuk Perdamaian ini mulai melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia pukul 13.00. Bendera beraneka ragam organisasi dikibarkan oleh demonstran. Namun, mereka tidak lagi berkelompok dalam organisasinya tapi berbaur menjadi satu barisan yang teratur. ”Ingat ini aksi damai, kita bersatu lintas agama karena tindakan Israel bukan hanya masalah umat Islam tapi kejahatan kemanusiaan,” ujar Aa Gym dari atas truk tronton warna merah yang disulap menjadi panggung aksi.



Satu-persatu tokoh berorasi. Setiap selesai satu tokoh, massa selalu menyambut dengan yel-yel. ”Indonesia bersatu hancurkan Israel,” teriak massa dengan kompak. Sambil terus berorasi, massa juga membentangkan puluhan spanduk dan poster berisi kecaman terhadap Israel dan sekutunya khususnya AS. Salah satunya bertuliskan ”Pak SBY Jangan Takut Dengan Bush”, ”Putuskan Hubungan Diplomatik dengan AS Segera”, dan ”Palestina Kami Bersamamu” Aa Gym yang mengenakan sorban putih dengan pin merah putih di dada kirinya bersemangat memimpin aksi.



Tak ragu-ragu, pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhiid itu naik ke atas truk tronton dengan memegang bendera merah putih dan bendera palestina. ”Kita akan mendatangi gedung PBB dan Kedutaan Besar AS untuk menyatakan sikap bahwa semua warga negara Indonesia apa pun agamanya menolak agresi Israel ke Lebanon,” ujar Din Syamsuddin.
Tak lama kemudian massa mulai bergerak menuju kantor PBB yang terletak di jalan MH Thamrin. Di depan truk tronton barisan keamanan dari Pandu Keadilan membuka jalan. Tokoh-tokoh kompak bergandengan tangan di sisi kiri truk. Diikuti oleh massa yang mayoritas mengenakan baju warna putih. Dari pengamatan koran ini, barisan terlihat sangat panjang. Sebagai ilustrasi ketika ujung massa mencapai perempatan kantor PBB ekornya masih berada di selatan bundaran HI (sekitar dua kilometer).



Sampai di kantor PBB, giliran tokoh-tokoh politik berorasi. Menurut Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, PBB tidak objektif memandang kasus Lebanon. ”Sebagai wakil dari rakyat Indonesia saya menuntut PBB untuk tidak ragu-ragu dalam bersikap dan menyeret Perdana Menteri Israel Ehud Olmert sebagai penjahat perang internasional,” katanya.
Sekitar satu peleton polisi disiagakan di depan pintu gerbang kantor PBB untuk menjaga keamanan. Setelah tokoh-tokoh politik dan anggota DPR usai berorasi, sebagian turun dari truk untuk menyampaikan surat kepada PBB. Surat dalam amplop putih yang bertuliskan ”To Mr Secretary General United Nation Kofi Annan” itu diterima oleh Peter Zen dari WHO.

http://www.pks-banten.or.id/index.php?name=News&file=article&sid=294
”Saya akan menyampaikannya segera,” ujar Peter. Menurutnya, karena hari Minggu tidak semua pejabat PBB datang ke kantor. ”Saya hanya salah satu perwakilan saja, saya tidak bisa berkomentar banyak,” ujarnya pada wartawan lalu masuk ke dalam gedung.
Puas melakukan aksinya di depan kantor PBB, massa bergerak ke arah Kedubes Amerika Serikat. Sepanjang perjalanan Aa Gym berorasi dengan bahasa Inggris. Terutama ketika dia melihat ada orang asing yang menonton aksi itu. ”Indonesian people love peace we are not terrorist, Israel is the real terrorist,” ujarnya. Tokoh yang pernah mendapat penghargaan dari majalah Time ini berulang-ulang mengingatkan massa aksi agar tidak membuang sampah sembarangan. ”Ingat, perilaku kita dicatat sebagai jihad, jangan kotori itu dengan akhlak yang tercela,” katanya.
Ketika ada sampah yang tercecer, tampak santri-santri Daarut Tauhiid yang tergabung dalam Gema Nusa memungutnya ke dalam karung goni yang dibawa. ”Ayo kita buktikan kita cinta kedamaian, tidak ada sampah, tidak ada pelemparan, tidak ada bakar-bakaran,” ujar Aa Gym.
Begitu sampai di depan Kedubes AS, massa kembali meneriakkan kecamannya atas sikap AS yang mendukung serangan Israel ke Lebanon. Koordinator Kontras Usman Hamid meminta pemerintah Indonesia untuk mendesak agar menghapus hak veto AS dan negara adikuasa di PBB. ”Kita juga menuntut pemerintah segera mengirim TNI ke Lebanon dan Palestina. Jihad dan usir Israel dari negeri muslim,” katanya lantang.
Selain itu Usman juga meminta agar perwakilan Kedubes AS segera keluar dan menemui massa aksi. Namun tidak ada satupun yang keluar dari gedung yang dipagari kawat berduri itu.
Setelah tidak ditanggapi, koordinator aksi Din Syamsuddin memutuskan untuk menutup acara. Sebelumnya mereka berencana untuk menuju ke Istana Presiden namun dibatalkan. ”Kita akan akhiri dulu aksi ini tapi ingat jika PBB dan pemerintah belum juga bisa mendesak perdamaian diwujudkan kita akan turun lagi,” ujarnya yang disambut takbir oleh massa. Tepat pukul 16.15 aksi berakhir dengan ditutup doa oleh Aa’ Gym.
Di Serang, massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga menggelar demo. Mereka melakukan long march dari Alun-alun Serang ke gedung DPRD Banten di Jalan Jenderal Sudirman, Sabtu (5/8).
Selama long march, massa HTI yang melibatkan perempuan dan anak-anak ini meneriakkan kecaman dan mengutuk tindakan Israel yang menyerang fasilitas dan warga sipil. Tak ketinggalan, atribut unjukrasa yang dibawa massa HTI, seperti poster dan spanduk, juga bertuliskan kecaman terhadap tentara Israel.
[Berita dari radarbanten online. foto dari mas Ferry ]

Hidayat Yakin Publik Dukung Cagub Jakarta dari PKS

Jakarta-detik.com - Hidayat Nurwahid menolak dicalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh PKS. Meski demikian, dia optimistis siapa pun jago yang PKS tetapkan akan tetap meraih dukungan.

"Kalau saya memberikan dukungan pada calon yang dipilih partai, nanti juga masyarakat akan mendukungnya," ujar Hidayat pada wartawan usai memberikan sambutan dalam pelantikan Pengurus DPD PKS Jakarta Barat di GOR Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (23/7/2006).
Cagub dari PKS disebut-sebut mengerucut pada Wakapolri Komjen Pol Adang Daradjatun. Sedang cawagub adalah adalah Ahmad Heryawan, kader PKS. Sebelum duet ini mencuat, nama Hidayat juga sempat masuk bursa. Namun Hidayat menolaknya.

"Di PKS tidak ada rangkap jabatan. Jadi selama saya belum dicabut dari Ketua MPR, tidak wajar saya dicalonkan menjadi gubernur atau wagub," kata orang Klaten ini.

Hidayat menilai sikap ini juga akan memberikan pendidikan politik pada masyarakat untuk tetap konsisten terhadap sikap yang telah diambil. "Kader-kader PKS yang lain banyak yang pantas menempati posisi itu," kilahnya.

sumber : http://www.pks-jakarta.or.id/

Saya Jatuh Hati Kepada PKS

PK-Sejahtera Online: “Saya jatuh hati kepada PKS, PKS merupakan partai dakwah yang memiliki kader yang memiliki intelektual, tawadhu dan militansi yang tinggi terhadap kebaikan” ungkapnya. Pria yang meraih gelar doktor di Jerman ini, memuji kiprah PKS yang mengecam agresi Israel ke Palestina dan Lebanon,


Mantan Menteri Negara Pangan dan Holtikultura Prof.Dr.Ahmad Muflih Saefuddin menyatakan bahwa dirinya mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap PKS. Hal tersebut ia katakan kepada PKS Online saat wawancara untuk Tabloid Sejahtera.

“Saya jatuh hati kepada PKS, PKS merupakan partai dakwah yang memiliki kader yang memiliki intelektual, tawadhu dan militansi yang tinggi terhadap kebaikan” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pria yang meraih gelar doktor di Jerman ini, memuji kiprah PKS yang mengecam agresi Israel ke Palestina dan Lebanon, Apresiasi ini ia tuliskan dalam kolom opini di koran Harian Republika. Ia pun menyarankan kepada partai–partai Islam lainnya membuat satu kekuatan untuk memprotes keras tindakan anarkis Israel terhadap Palestina dan Lebanon.

Menurutnya setiap muslim harus merasa peduli terhadap sesama muslim dimanapun mereka berada, dan mengerahkan segenap kemampuan untuk membantu sesama muslim, “ Aksi muslim Indonesia untuk Palestina adalah selemah-lemahnya iman” ujarnya.

Mengenai bagaimana seharusnya seorang berpolitik, mantan anggota DPR/MPR RI di era kepemimpinan Soeharto dan Megawati ini mengatakan bahwa seorang politikus harus memiliki idealisme dan hati nurani dan tidak boleh menggadaikan idealismenya dengan uang. Profesi sebagai politikus menurut pria yang menimba ilmu perbankan syariah di Kuala Lumpur ini, merupakan profesi yang mulia. “Tak ada kata pensiun dalam politik” cetusnya.

sumber : pk-sejahtera.org